Seretnya pencairan dana kemahasiswaan, membuat kegiatan lembaga kemahasiswaan terhambat. Tak jarang pinjam-meminjam uang pun kerap dilakukan.
Selasa 22 Maret, di Ruang Sekretariat Himpunan Mahasiswa Fisika FMIPA, beberapa orang pengurus tengah sibuk menyiapkan hajat Fiesta X. Di depan pintu masuk, meja dan kursi tertata, tempat pendaftaran Fiesta X.
Rifki Almusawi, Ketua Umum Himafi menuturkan, Fiesta X merupakan agenda kegiatan yang butuh persiapan besar. “Kami butuh dana besar. Dana kemahasiswaan masih kurang,” ujar mahasiswa Fisika 2008 itu.
Menurut Rifki, Himafi pada semester ganjil lalu hanya mendapat jatah dana kemahasiswaan Rp5 juta. Pencairannya dibagi ke dalam dua termin, saat kegiatan dan sisanya setelah laporan pertanggungjawaban rampung dibuat. “Dana kemahasiswaan masih kurang,” tuturnya.
Untuk menutupi defisit anggaran, pihaknya kerap kelimpungan mencari dana dari sponsor seperti pemerintah dan perusahaan. “Kalau masih kurang, kami sering meminjam dana dari pengurus, kalau sudah dapat dana baru dikembalikan.”
Hal serupa juga menimpa BEM FMIPA. “Pinjam uang ke pengurus karena dana belum cair,” tutur Mahruf Hudori, selaku Gubernur BEM. Saat semester ganjil pihaknya beruntung setelah Pembantu Dekan III FMIPA meminjami uang. Itu karena dana kemahasiswaan Rp6 juta tak kunjung cair menjelang pelaksanaan kegiatan.
Mijwad Septriansyah (Sosiologi ‘08) Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Sosiologi FISIP yang ditemui disela kegiatan Sosiolosi Present (23/3) mengatakan, dana yang seharusnya turun di semester ganjil, baru dapat dinikmati di semester genap. Ia juga mengeluhkan minimnya anggaran dana masing-masing lembaga kemahasiswaan yang dicairkan melalui dua termin, 70 persen diawal dan 30 persen setelah laporan dibuat. “Kalau hanya mengandalkan dana kemahasiswaan, kegiatan tidak akan berjalan,” keluh Mizwad.
Seretnya pencairan dana kemahasiswaan juga diakui Halimah, Ketua Umum Komisi A DPM FMIPA. “Sering lama waktu pencairannya.” Sama dengan fakultas lain, mereka punya kewenangan membagi jatah besaran dana per lembaga. Pembagiannya, 12,5 persen untuk Himpunan mahasiswa, 12,5 persen untuk UKMF, 17 persen untuk BEM dan 8 persen untuk DPM. “Semua berdasarkan kesepakatan lembaga kemahasiswaan,”ujarnya.
Pembantu Dekan III FMIPA, Hardoko Insan Qudus mengakui adanya keterlambatan pencairan dana karena proses pengurusan yang panjang. Selain itu, lembaga kemahasiswaan juga sering telat mengumpul laporan pertanggungjawaban. “Dana gak bisa cair kalau Lpj sebelumnya belum selesai.”
Keterlambatan pencairan dana juga dialami lembaga kemahasiswaan di FP. Kurniawan (Teknik Pertanian ‘07), Ketua Umum Gumpalan FP menuturkan, proses pencairan dana kemahasiswaan sering terlambat. “Saat ditanya ke dekanat katanya dari rektorat yang sering telat.”
Muhamad Lutfi, Ketua Umum Himaseperta FP mengatakan, seretnya pencairan dana kemahasiswaan kerap menghambat kegiatan. Pinjam meminjam dana pun kerap dilakukan untuk menutupi defisit anggaran. “Dana kemahasiswaan terlambat karena apa, fakultas sendiri tidak tahu.”
Lutfi juga mengeluhkan waktu penyelenggaraan lokakarya dana kemahasiswaan. “Harusnya di awal semester, kalau di pertengahan dan akhir semester, kan jadi aneh,” tutur mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian ’07 itu.
Ketua DPM FP, Yogi Yogaswara (Agroekoteknologi ‘07) mengatakan, pada semester ganjil periode 2010-2011, Lembaga Kemahasiswaan FP mendapat jatah Rp71.153.841. Jumlah itu, dipangkas untuk kegiatan bersama Rp4.300.000. Sisanya Rp66.800.000 dibagikan ke seluruh lembaga.
Perhimpunan Mahasiswa Agroekoteknologi mandapat jatah paling besar Rp8.900.000, BEM Rp. 8.600.000, Hidrila Rp7.500.000, Himaseperta Rp7 juta, LS mata Rp6.700.000, Himasylva Rp6 juta, Fosi Rp5.300.000, HMJ THP Rp5.200.000, Gumpalan Rp3.500.000, Perma-TEP Rp3 juta, DPM dan Himapet masing-masing Rp2.500.000.
Yogi mengatakan, untuk anggaran di semester genap belum dilokakaryakan, karena dana kemahasiswaan belum turun sehingga menghambat kegiatan. “Kalau saja dana kemahasiswaan cepat turun, kerja-kerja LK juga akan enak.”
PD III FP, Tamaluddin Syam menuturkan, pihaknya kerap memberi teguran pada lembaga kemahasiswaan yang telat membuat laporan. Untuk pencairan, pihaknya membagi jatah lewat dua termin, 80 persen di awal dan 20 persen dibagikan di semester genap setelah laporan pertanggungjawaban dibuat.
Ketua DPM FKIP, Wardani (Pend. Ekonomi ‘08) mengatakan, DPM pada semester ganjil menerima jatah Rp157.579.390. Jumlah itu dikurangi dana pansus pemira Rp4 Juta menjadi Rp153.579.390 yang dibagikan ke seluruh LK. Hima mendapat jatah lebih karena memiliki jumlah mahasiswa yang banyak. Perinciannya, Himasakta 23,65 persen, Himapis 20,5 persen, HMJ PBS 12,1 persen, BEM 10 persen, UKMF FPPI dan KSS 9 persen, Himajip 7,8 persen, dan DPM 5 persen.
Tontowi Amsia, PD III FKIP mengatakan, dana kemahasiswaan yang turun dari rektorat diserahkan seluruhnya ke DPM. “Kami (dekanat) hanya mengontrol lewat proposal. Kalau persoalan lama, memang dari rektorat karena biasanya rektorat menunggu mahasiswa yang belum bayar SPP sampai dua bulanan,” tuturnya.
Hal itu diamini PR III bidang kemahasiswaan Unila, Prof. Sunarto. Proses pencairan dana kemahasiswaan menurutnya bukan perkara mudah. “Kita tidak mungkin segampang itu menentukan 8 persen dari total seluruh SPP mahasiswa. Mahasiswa yang suka terlambat bayar SPP bisa ratusan bahkan ribuan. Kalau uang SPP sudah terkumpul baru jatah 8 persen bisa dibagikan,” tutur Guru Besar FH Unila itu.
Dana kemahasiswaan yang didapat dari uang pembayaran SPP sejak 2009 diproses melalui sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Setelah kontrak PR II dan PR III selesai ditandatangani, uang dikirim ke rekening PR III. Pembagiannya, 75 persen ditransfer ke rekening PD III fakultas, 25 persennya jatah UKM Universitas. Jumlah 8 persen dana, terlebih dulu dipotong pajak negara 11,5 persen.
Pembagian besaran dana kemahasiswaan per fakultas, menurut Sunarto dihitung berdasarkan jumlah mahasiswa fakultas. Pihak rektorat hanya membagikan dan mengontrol pelaksanaanya melalui koordinasi dangan PD III fakultas setiap menjelang awal tahun dan awal semester. Jika ada sisa dana kemahasiswaan, uang akan kembali ke kas negara. “Jangan sampai ada dana kemahasiswaan yang kembali ke kas negara. Dana yang diberikan ke mahasiswa harus habis,” tuturnya.
PD III FISIP, Ikram saat ditemui di ruang kerjanya (28/3) menuturkan, pihaknya selalu mengundang semua LK untuk menyosialisasikan perihal dana kemahasiswaan. Namun untuk besaran setiap LK, ia menyerahkan ke DPM FISIP untuk dibahas dalam rapat LK.
Menurut Ikram, selama ini dana kemahasiswaan di FISIP selalu habis untuk kegiatan. Bila ada LK yang tidak mengadakan kegiatan, dana dialihkan ke LK lain yang aktif dan membutuhkan dana. “Tidak ada dana yang kembali ke kas negara di setiap periodenya.”
Mengenai keterlambatan pencairan dana, Ikram menjelaskan proses pembayaran dan pengurusan SPP mahasiswa membutuhkan proses yang cukup lama. “Keterlambatan dana di FISIP juga karena DPM baru terbentuk di akhir Januari 2011,” ujar Ikram. Selain itu, setiap LK wajib membuat laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan.
Ketua DPM U, Rion Frianda mengatakan, dana kemahasiswaan selama ini yang diketahui hanya 8 persen dari SPP puluhan ribu mahasiswa, namun tidak tahu transparansi jumlah rinciannya. Ia menyayangkan, sikap rektorat yang tidak transparan. “Mahasiswa gak pernah tahu proses yang sebenarnya. Seharusnya mahasiswa berhak tau, karena ini menyangkut masalah mahasiswa,” ujar Rion.
(Puji Lestari)
Share
