Indonesia mengadopsi utuh pemikiran filsuf Prancis, Montesqiue yang hidup di abad 18.
Montesqiue menempatkan kekuasaan dengan cara pembagian agar menghindari kesewenangan yang merugikan hak-hak masyarakat. Hal tersebut dilatarbelakangi dengan Revolusi Prancis yang memang tak pernah ada sistem pembagian kekuasaan seperti itu, dan kita mengenalnya sebagai Trias Politica: Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Bahkan dalam perjalanannya, hal tersebut sudah dirombak dengan ditambahnya bagian Eksaminatif, yang berfungsi sebagai pemantau kinerja pemerintahan layaknya Badan Pemeriksa Keuangan.
Dalam Student Government (pemerintahan mahasiswa), hal tersebut juga diadopsi dengan cara yang nyaris sama. Sehingga mengesankan bahwa ada negara mahasiswa yang berdaulat di dalam negara ini. Sistem pemerintahan mahasiswa yang ada saat ini khususnya di Unila sama dengan sistem yang menyerupai trias politica minus yudikatif.
Hal ini muncul disaat pemerintah dengan garangnya memberantas sistem pemerintahan kolektif mahasiswa dengan nama Dewan Mahasiswa. Kemudian memperkenalkan sistem student government untuk selanjutnya kita kenal dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) yang mewakili legislatif, serta Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) sebagai lembaga tertingginya.
Tidak masalah memang untuk hal yang satu ini, namun yang perlu dicermati adalah, apakah sistem tersebut masih relevan dan “diperbolehkan” dengan keadaan dan gaya perjuangan mahasiswa sekarang? Reformasi di Indonesia sudah menunjukkan bahwa sistem dengan gaya lama (orde baru) harus diganti dengan sistem yang adil dan demokratis dengan dihilangkannya lembaga tertinggi di negara ini.
Dalam dunia pemerintahan mahasiswa, khususnya di KBM Universitas Lampung, hal tersebut belum dapat terealisasi dengan baik. Walaupun tiap lembaga sudah bisa memainkan perannya agar tercipta cheks and ballences antara legislatif dan eksekutif.
Wewenang tertinggi sebagai otorisasi kebijakan di negara Unila ini dipegang oleh MPM, yang merupakan bagian dari sistem bikameral. Sistem ini membagi legislatif dalam dua sistem terpisah dan mempunyai kekuatan keputusan yang berbeda pula (dua kamar). Hal tersebut menjadi paradoks saat ini. Demikian kiranya jika masih ada lembaga tertinggi dalam suatu negara, maka hal tersebut sangat sulit mengembangkan sistem negara hukum yang ideal. Dalam arti, jika masih ada lembaga tertinggi, maka kiranya seluruh keputusan tersebut bisa dikategorikan layaknya keputusan politik (mahasiswa) belaka.
Begitu pula yang terjadi di KBM Universitas Lampung, kekuatan keputusan antar Presiden, Menteri Dalam Negeri dan MPM sangat tidak jelas dan memberikan kerancuan keputusan. Hal ini memungkinkan adanya multitafsir dan ketimpangan hukum (overlaping of law).
Sistem Pemerintah Ideal
Pemerintahan yang ideal mengharapkan terwujudnya pemerintahan yang demokratis, sehat dan dinamis. Hans Kelsen, dalam teorinya tentang hierarki perundang-undangannya menyatakan bahwa norma tertinggi dalam pelaksanaan sebuah negara berdaulat adalah Undang-Undang Dasar.
Era Orde baru menolak gagasan ini beserta demokrasinya, dan uniknya Pemerintahan Mahasiswa Unila tetap gigih mempertahankannya. Mengarahkan pada suatu sistem kenegaraan yang konservatif dan jelas tidak aman bagi berkembanganya sebuah negara demokrasi yang menjamin hak masyarakatnya.
Peraturan itu menjadi seolah ada dan menjadi pelengkap masa jabatan. Sampai pada saat dimana pemerintahan daerah yang diwakili oleh Fakultas tidak bisa lagi dijamah oleh regulasi karena memang tidak ada arahan untuk membatasi kekuasaan tersebut. Sudah benarkah trias politica di negara Unila ini?
Student government punya tugas membentuk watak demokrasi mahasiswa. Dalam menjalankan hal tersebut perlu didasari oleh sebuah sistem yang sehat serta demokratis pula, bervisi dan jelas dalam arahannya. Arahan untuk menyempurnakan konstitusi dan memberikan ruang pada Trias Politica di Unila adalah solusi tetap tanpa banding, karena itu menyangkut sebuah citra dan keberlanjutan pergerakan mahasiswa. Lembaga yang tidak seimbang seperti yang dilaksanakan dewasa ini adalah cerminan ketidaksehatan tersebut dan itu harus diakhiri. Karena jika dilihat, sudah saatnya mahasiswa yang progresif memandang hal ini sebagai sebuah keadaan yang tidak layak lagi untuk diperhatikan
Share
